SEJARAH AWAL ADMINISTRASI

 Pada 1957 dibentuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga yang hingga kini punya peran yang menentukan terhadap penampilan birokrasi Indonesia, pada 1962 dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dan pada 1964 Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR). Retooling atau "pembersihan" dalam dua kepanitian terakhir bernuansa politis: menyingkirkan pegawai yang tak sehaluan dengan partai yang sedang memerintah (the ruling party). Dengan kata lain birokrasi di Indonesia pada dua dasawarsa pertama ini bersifat spoil system --situasi yang juga sangat dominan selama tahun-tahun pertama pemerintahan Amerika Serikat abad-18. Sementara itu pada 1958, sebagai imbas dari politik luar negeri Indonesia yang berusaha untuk membangun solidaritas regional Asia Tenggara, Indonesia mengikuti sebuah konferensi di Manila yang kemudian membentuk organisasi Eastern Regional Organisation for Public Administration (EROPA). Kecuali itu Indonesia juga menjalin hubungan dengan International Institute for Administrative Science (IIAS) di Brussel.
Ide tentang penyempurnaan administrasi dan administrative reform itu berkembang sebagai bagian dari konsep administrasi pembangunan. Yang ke-tiga sebagai induknya akan kita bahas setelah ini, sedangkan yang pertama dan ke-dua dibahas pada bagian sesudahnya.
Peranan Administrasi Negara
Pentingnya studi administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.
Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi social dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan public, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku.
Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
Sistem Administrasi Negara Indonesia
1. Sistem administrasi negara Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional.
2. Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara adalah sama dengan landasan, tujuan, dan asas sistem nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas administrasi. Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap sistem administrasi, agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
4. Selama Orde Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem administrasi negara.

Ciri-ciri administrasi

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama
3. Adanya proses/usaha
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan
5. Adanya tujuan

Sejarah perkembangan administrasi

Fase prasejarah

Dari segi waktu dan tempat fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 M dapat dibagi menjadi :

1. Peradaban Mesopotamia
2. Peradaban Babilonia
3. Mesir kuno
4. Tiongkok kuno
5. Romawi kuno
6. Yunani kuno

Fase sejarah

Gereja katholik Roma mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori administrasi dan manajemen. Ada tiga kelompok sarjana berbeda namun memiliki pandangan yang secara garis besarnya sama, yaitu :

1. Kelompok Kameralisten di Jerman dan Austria
2. Kelompok Merkantilizen di Inggris
3. Kelompok Fisiokraten di Perancis

Fase modern

Fase modern ditandai dengan oleh lahirnya Gerakan Manajemen Ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1886 di Amerika Serikat.

Tahap perkembangan ilmu administrasi

1. Tahap survival (1886 - 1930)
2. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan (1930 - 1945)
3. Tahap “human relation” (1945 - 1959)
4. Tahap behaviouralisme (1959 – sekarang)

Jenis

1. Administrasi publik
2. Administrasi lingkungan hidup
3. Administrasi negara
4. Administrasi niaga
5. Administrasi pembangunan
6. Administrasi kependudukan
7. Administrasi keuangan
8. Administrasi pendidikan

Referensi

1. ^ Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Tim Reality Publisher, Surabaya, 2008.
2. ^ Pengertian Dasar Administrasi, FKIP UBT

Sumber :
http://leopoldachapter2.blogspot.com/2009/07/sejarah-pemikiran-administrasi-negara.html
http://massofa.wordpress.com/2008/01/21/pengantar-ilmu-administrasi-negara-bag-2/
http://massofa.wordpress.com/2008/01/21/pengantar-ilmu-administrasi-negara-bag-1/

BEM se-Kalimantan Demo Pemkot dan DPRD Tarakan

Tribun Kaltim - Jumat, 14 Desember 2012 16:37 WITA

Ilustrasi

TARAKAN,tribunkaltim.co.id  - Puluhan  perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan  demo di  kantor DPRD Kota Tarakan, Jumat (14/12/2012).


Mereka menuntut agar pemkot dan DPRD Kota Tarakan dapat segera mengatasi krisis listrik di Kota Tarakan dan kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilakukan tim sembilan segera dituntaskan.

Sebelum melakukan aksi di depan kantor DPRD Kota Tarakan, mahasiswa
terlebih dahulu melakukan longmarch dari simpang empat lampu merah
menuju kantor DPRD Kota Tarakan. Mereka membawa atribut bendera
masing-masing universitas dan beberapa spanduk.


Namun saat longmarch mahasiswa berhenti di tengah Jl Sudirman sambil
membakar sebuah ban. Aksi ini pun mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas.
Polisi lalu lintas yang mengawal longmarch mahasiwa meminta mahasiswa
menghentikan aksi tersebut. Tapi tidak digubris.

Sampai akhirnya Kapolres Tarakan AKBP Desman Sujaya Tarigan turun ke
jalan untuk meminta kepada mahasiswa supaya masuk ke halaman kantor
DPRD Kota Tarakan. "Saya minta mahasiswa jangan di tengah jalan karena
ini menganggu arus lalu lintas," ucapnya melalui mikrofon.

Dengan melakukan berbagai pendekatan kepada mahasiswa akhirnya
mahasiswa pun setuju untuk masuk di halaman kantor DPRD Kota Tarakan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Habil Ngewa,  mengatakan, mereka
melakukan aksi karena kecewa dan kesal dengan pemkot dan DPRD Kota
Tarakan yang tidak bisa mengatasi krisis listrik di Kota Tarakan.

"Tiap hari listrik padam, kasihan masyarakat yang dirugikan," ucapnya.

Tak hanya itu, kata Habil, pihaknya meminta agar kasus korupsi PLTU
yang dilakukan tim sembilan dapat diusut secara tuntas. "Sebab sampai
saat ini kasus korupsi PLTU di Kota Tarakan belum tuntas," ucapnya.


Habil mengatakan,  pihaknya mendesak  Walikota Tarakan Udin Hianggio
dan Ketua DPRD Effendhi Djuprianto untuk segera mengatasi persoalan
listrik dan korupsi PLTU di Kota Tarakan "Kalau mereka tidak bisa
mengatasi krisis listrik dan kasus korupsi PLTU, sebaiknya tidak usah
memimpin Kota Tarakan," ucapnya.